Sejarah Kosovo
Sejarah Kosovo sangat terkait dengan sejarah wilayah-wilayah sekitarnya. Sementara itu, sejarah modern Kosovo dapat ditilik kembali ke masa Sanjak Prizren yang dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah.
Kronologis
[sunting | sunting sumber]Persoalan Kosovo, Provinsi Republik Serbia, berkembang menjadi rumit semenjak warga keturunan Albania, melalui referendum yang dianggap ilegal pada 1991, menyatakan pemisahan diri baik dari Federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian menyulut perang berlarut-larut antara nasionalis Kosovo dengan pertama-tama, tentara Pemerintah Yugoslavia yang didominasi Serbia.[1] Setelah Yugoslavia dianggap tak lagi eksis oleh masyarakat internasional pada 1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO atas mandat PBB pada Januari 1999 guna menghentikan meluasnya proses ethnic cleansing yang gagal dicegah oleh Pemerintah Serbia di bawah Slobodan Milosevic. Sepuluh minggu kemudian, intervensi militer NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan UN Mission in Kosovo (UNMIK) kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO melalui Commanded Kosovo Force (K-FOR), kecuali di wilayah berpopulasi etnis Serbia di utara Kosovo.[1] Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan Kosovo. Hasil Pemilu Kosovo September 2007 yang diboikot warga etnis Serbia atas instruksi Beograd, mengkonfirmasikan aspirasi tersebut. Bila PBB tidak memberikan persetujuan, Kosovo akan mencari pengakuan sepihak dari AS dan negara-negara Uni Eropa.
Dukungan Materiil Kosovo Merdeka
[sunting | sunting sumber]Dukungan Amerika Serikat
[sunting | sunting sumber]Persetujuan AS diduga kuat bermotifkan ekonomi politik untuk menggerogoti proksi Rusia di wilayah Balkan (negara-negara pecahan Yugoslavia). Secara historis, AS–melalui NATO–memainkan peranan dominan dalam mengakhiri etnis cleansing oleh Serbia di Kosovo. Sekitar 2000 tentara AS terlibat dalam NATO’s Kosovo Force (KFOR).[1]
AS terlibat dalam membantu Kosovo melalui program USAID. Bantuan USAID per-Juli 2005 saja mencapai:
- FY05: Total AEEB - $ 75 juta, USAID - $ 31.100 juta; (2) FY04: Total AEEB - $ 79 juta, USAID Dikelola - $ 31.066 juta. Bantuan USAID yang meliputi: a. Kebijakan dan Lembaga Ekonomi (TA 05: $ 6,49 juta, 21%) b. Pertumbuhan Perusahaan Swasta (TA 05: $ 5,50 juta, 18%) c. Institusi Demokratik (TA 05 $ 5.77 juta, 18%) d. Kemitraan Masyarakat Sipil dan Pemerintah (TA 05 $ 8,00 juta, 26%) e. Inisiatif Khusus dan Program Cross-Cutting (TA 05 $ 5,33 juta, 17%)[2]
Mengakui Kemerdekaan Kosovo
[sunting | sunting sumber]AS yang sudah menetapkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari sistem pertahanan anti-rudal bagi Eropa, menjanjikan pengakuan sepihak jika PBB tak bisa mengakui kemerdekaan Kosovo. Sebagian negara EU, yaitu: Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Negara-negara ini juga menggalang dukungan luas Uni Eropa (EU) untuk mengakui Kosovo seandainya daerah itu mengumumkan kemerdekaan. Motif politik EU adalah dalam rangka memperkuat posisi dan aliansi strategis dengan negara-negara Balkan. Pada saat bersamaan EU sedang membahas skema menerima negara-negara yang ada di wilayah Balkan dalam keanggotaan EU. Secara geografis Balkan berada di Eropa. Krisis Kosovo yang tak berkesudahan merupakan tantangan besar bagi Uni Eropa. Kosovo adalah ujian yang dapat menentukan kapasitas asli seluruh bangsa Eropa dalam menangani permasalahan di dalam tubuhnya kepada publik internasional.[2] Prancis menganggap kunci penyelesaian Kosovo ada ditangan EU bukan di tangan AS atau Rusia.
Penolakan Aspirasi Kosovo Merdeka
[sunting | sunting sumber]Pandangan Serbia
[sunting | sunting sumber]Serbia menginginkan Kosovo tetap berada dalam kedaulatan wilayahnya dengan argumentasi historis dan keinginan mempertahankan negara kesatuan. Serbia menegaskan bahwa Resolusi PBB Nomor 1244 tahun 1999 telah mengukuhkan kedaulatan Serbia atas Kosovo. Parlemen Serbia dengan suara mayoritas besar (217 suara) setuju mendukung resolusi pemerintah mengenai Kosovo, yaitu menolak setiap usaha untuk memperoleh kemerdekaan provinsi tersebut. Hanya 12 suara yang menentang menyetujui resolusi pemerintah itu, yaitu dari Partai Demokrat Liberal dari oposisi dan wakil-wakil dari etnik minoritas Hungaria. Tiga anggota parlemen abstein.[3] Serbia menawarkan otonomi luas disertai banyak unsur kenegaraan tetapi tetap berkeras bahwa Kosovo mesti tetap di bawah kedaulatan Serbia. Menlu Serbia, dalam wawancara dengan BBC, mengatakan, Serbia siap menyerahkan hak prerogatif kedaulatan tertentu. Kosovo mungkin juga diberi “otonomi paling luas di dunia” untuk memenuhi tuntutan kemerdekaan etnis Albania. “Hak prerogatif yang akan diberikan itu seperti akses sendiri ke Bank Dunia dan IMF, ke institusi finansial internasional, dan semacam perwakilan di luar negeri.”
Pandangan Rusia
[sunting | sunting sumber]Secara terbuka mengatakan bahwa kemerdekaan Kosovo adalah upaya untuk menggerogoti pengaruhnya di wilayah Balkan dan Eropa Timur. Motif utama Rusia adalah mencegah bagian proksinya di Balkan (Serbia) berpindah haluan kepada AS maupun EU. Rusia akan menggunakan hak veto-nya untuk menghadang upaya negara-negara Barat memperoleh Resolusi DK-PBB yang akan memberikan pengakuan kemerdekaan pada Kosovo.[3] Berbeda dengan AS dan Eropa, Rusia tetap menghendaki persoalan Kosovo diselesaikan di PBB. Perkembangan itu (Proposal Kosovo Merdeka) membuat proses perundingan seperti menemui jalan buntu.
Negara Yang Menolak Kosovo Merdeka
[sunting | sunting sumber]Lima negara EU, yaitu Siprus, Yunani, Slowakia, Rumania, dan Spanyol, Kelima negara EU tersebut memilih sikap berhati-hati dan cenderung menolak. Alasannya Kosovo merdeka akan menjadi presiden yang mungkin menimbulkan aksi separatis serupa di dalam negeri dan dapat menimbulkan instabilitas baru di kawasan Balkan khususnya.[3]